Dimensi Hukum dalam Al-Quran

Kemukjizatan alquran dan sunnah – Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Namun, potret di lapangan bisa jadi berbeda. Bahkan saat ini kita menyaksikan banyak ketidakadilan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum juga harus sejalan dengan budaya kepatuhan terhadap hukum, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Lebih lanjut, upaya penegakan hukum ini berkaitan dengan isi undang-undang. Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dapat diartikan bahwa bahan dasar pembentukan hukum nasional bersumber dari agama. Hukum agama tidak terbatas pada hukum Islam, tetapi juga hukum agama lainnya. Realitas sosiologisnya adalah mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam berperan dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sangat aneh jika seseorang alergi terhadap ketentuan hukum Islam.

Upaya untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam proses hukum seringkali dihadapi oleh kelompok-kelompok sekuler, yang berusaha untuk mengeluarkan nilai-nilai agama dari rumusan hukum nasional, seperti yang dilakukan oleh penjajah Belanda sebelumnya dengan menghapus hukum Islam dari nusantara. Ini adalah diskusi yang menarik dengan Dr. Jeje Zaenuddin, Wakil Presiden Jenderal PERSIS, pembawa acara NGESHARE, Ngaji Pertama, Alim Nanti ”.

Mendengarkan kata-kata hukum Islam, seolah-olah melihat penerapan hukum pidana, seperti qishosh, rajam atau amputasi Arab Saudi. Orang yang kehilangan nyawa orang lain akan dihukum mati, yang sangat berharga kecuali jika keluarga atau ahli warisnya memaafkan mereka. Tangan orang yang mencuri akan dipotong. Seseorang yang tertangkap basah berzina saat menikah akan dihukum dirajam.

Banyak yang tidak paham bahwa hukum Islam sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia sejak lama. Karena luasnya aspek syariah Islam tidak hanya membahas tentang pidana atau hukum pidana, tetapi juga membahas masalah keimanan, keluarga, kemasyarakatan dan masalah ekonomi. Lebih lanjut menurut Dr. Jeje yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam Asia Tenggara ini mengatakan bahwa hukum Islam bersifat normatif, tidak terkait dengan keberadaan suatu negara. Sebaliknya, hukum positif harus diatur oleh negara.

Ini adalah spesialisasi hukum Islam. Keunggulan itu universal, tidak peduli siapa penguasanya. Hukum Islam ada dalam jiwa setiap Muslim dan lebih kuat dari hukum sederhana. Karena pemilik hukum ini adalah Allah Subhaanahu wa Ta’ala. Dan hanya Allah yang berhak mengomentarinya.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Dr. Jeje yang berjudul “Metode dan Strategi Penerapan Syariah Islam di Indonesia”, terdapat dua aspek penting dalam penerapan hukum Islam, yaitu yang disebut tasyri “dan taqnin. Disebutkan dalam Al-Qur’an. ‘an dan Hadits. Sedangkan “taqnin” adalah hasil ijtihad manusia untuk menetapkan aturan dalam bentuk hukum nasional.

Untuk membentuk hukum suatu negara yang bersumber dari syariah ini, maka perlu digunakan prinsip “tadarruj” (bertahap). Proses penerapan hukum syariah Islam ke dalam sistem hukum di Indonesia telah berlangsung lama, mulai dari hukum perkawinan, hukum perbankan syariah, zakat, haji, dll. Hukum syariah yang pertama kali diterapkan adalah hukum perkawinan pada tahun 1974. Sebab Misalnya pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Undang-undang perkawinan pada awalnya ditolak oleh DPR, hingga massa umat Islam saat itu mengepung gedung parlemen mendesak anggota dewan untuk mengesahkan undang-undang tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *